Author name: admin

Palembang, 15 November 2021 – Sebagai kelanjutan dari proses penyusunan dokumen perencanaan strategis untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Provinsi Sumatera Selatan, telah diselenggarakan Lokakarya Lanjutan: Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari lokakarya pendahuluan yang dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 2 Agustus 2021. Lokakarya lanjutan ini bertujuan untuk memperkuat kesepahaman dan koordinasi lintas sektor mengenai pentingnya RPPEG sebagai dokumen rujukan dalam pelestarian dan pemulihan ekosistem gambut, serta sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan di tingkat provinsi. Kegiatan yang digelar atas kolaborasi Forum DAS Sumatera Selatan, ICRAF Indonesia, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ini menitikberatkan pada dua hal utama, yaitu: Penyusunan Rencana Kerja Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan RPPEG Provinsi Sumatera Selatan, termasuk pembagian peran, strategi kerja, serta tahapan implementasi. Inventarisasi awal data dan informasi teknis yang diperlukan untuk proses penyusunan dokumen RPPEG, guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan Permen LHK No. 60 Tahun 2019 serta relevansi terhadap kondisi riil di lapangan. Memperkuat Sinergi dan Komitmen Antar Pihak Keterlibatan lintas pemangku kepentingan dalam lokakarya ini menjadi bagian dari upaya membangun kerja sama multipihak yang solid antara pemerintah provinsi, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan instansi teknis terkait. Melalui proses ini, disepakati pentingnya menyusun dokumen RPPEG secara inklusif dan berbasis pada data yang akurat serta partisipasi aktif dari seluruh sektor. RPPEG sendiri akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan perlindungan, pemanfaatan, dan restorasi lahan gambut di Sumatera Selatan – provinsi dengan ekosistem gambut yang luas dan menjadi salah satu wilayah kunci dalam upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Langkah Strategis Menuju Dokumen RPPEG yang Komprehensif Dengan dilaksanakannya lokakarya lanjutan ini, Provinsi Sumatera Selatan menegaskan keseriusannya dalam menyusun dokumen perencanaan perlindungan gambut yang tidak hanya memenuhi regulasi nasional, tetapi juga mampu merespons kebutuhan lokal dan tantangan ekosistem secara lebih adaptif dan strategis. Proses penyusunan RPPEG ini diharapkan akan terus berlanjut dengan dukungan penuh dari para pihak, sebagai bagian dari agenda besar pelestarian lingkungan dan penguatan ketahanan iklim di tingkat provinsi.

Palembang, 11 November 2021 – Sebagai bagian dari komitmen dalam mendorong pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dan berbasis ekosistem, Forum DAS Sumatera Selatan bersama ICRAF Indonesia dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyelenggarakan Workshop Pendahuluan Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten OKI. Workshop ini merupakan pertemuan awal yang sangat penting, yang mempertemukan para pemangku kepentingan lintas sektor di Kabupaten OKI untuk memulai proses penyusunan dokumen RPPEG secara intensif, sistematis, dan terarah. Workshop ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan utama, antara lain: Memfasilitasi diskusi awal dan kesepahaman antar pemangku kepentingan mengenai urgensi penyusunan RPPEG di tingkat kabupaten, sebagai dokumen perencanaan strategis untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Mempersiapkan struktur kelembagaan melalui pembentukan Tim atau Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan RPPEG Kabupaten OKI, yang akan memimpin dan mengawal seluruh tahapan penyusunan dokumen. Melakukan antisipasi awal terhadap tahapan lanjutan setelah tersusunnya RPPEG Provinsi Sumatera Selatan, agar proses di tingkat kabupaten dapat segera berjalan secara paralel dan saling menguatkan. Kolaborasi Multipihak untuk Pengelolaan Ekosistem Gambut Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kolaborasi Forum DAS Sumsel dan ICRAF Indonesia, yang selama ini aktif dalam memfasilitasi proses pengelolaan bentang lahan dan ekosistem gambut secara partisipatif. Dalam konteks Kabupaten OKI—yang memiliki areal gambut cukup luas dan strategis—dokumen RPPEG akan menjadi rujukan utama dalam mendesain program perlindungan, pemanfaatan berkelanjutan, serta restorasi gambut. Workshop ini juga membuka ruang dialog dan koordinasi awal antara perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga teknis untuk bersama-sama menyusun langkah ke depan dalam proses perencanaan lingkungan berbasis data dan konteks lokal. Menuju Implementasi yang Terarah dan Responsif Dengan diselenggarakannya workshop pendahuluan ini, Kabupaten OKI telah memulai langkah penting dalam menata ekosistem gambut secara lebih holistik. Penyusunan RPPEG diharapkan mampu menjadi pijakan bagi kebijakan dan program pembangunan daerah yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan, ketahanan iklim, serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Palembang, 24 September 2021 — Dalam rangka memperkuat tata kelola lingkungan hidup di tingkat kabupaten, Forum DAS Sumatera Selatan bersama ICRAF Indonesia dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah menyelenggarakan Workshop Pendahuluan Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten Banyuasin. Kegiatan ini menjadi pertemuan awal yang sangat strategis, mempertemukan para pemangku kepentingan utama di Kabupaten Banyuasin, khususnya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian ekosistem gambut. Workshop ini juga menjadi titik awal dimulainya proses penyusunan dokumen RPPEG secara intensif, sejalan dengan penyelesaian RPPEG di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Workshop ini bertujuan untuk : Memperkenalkan komitmen dan rencana penyusunan RPPEG Kabupaten Banyuasin sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi dan mengelola ekosistem gambut secara berkelanjutan. Menghimpun masukan dan saran dari pemangku kepentingan mengenai struktur Tim atau Kelompok Kerja (Pokja) yang akan bertanggung jawab dalam proses penyusunan dokumen. Memahami prosedur dan alur penyusunan RPPEG di tingkat kabupaten, sesuai dengan acuan regulasi nasional, guna memastikan proses yang dilakukan dapat diimplementasikan secara efektif dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional. Langkah Persiapan Menuju Implementasi Nyata Workshop pendahuluan ini juga dimaksudkan sebagai langkah persiapan dan antisipasi awal, agar saat dokumen RPPEG Provinsi Sumatera Selatan rampung, Kabupaten Banyuasin telah memiliki kerangka dan kesiapan teknis untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Selain itu, kegiatan ini menjadi momen penting untuk merancang struktur Tim Penyusun RPPEG Kabupaten, yang akan menjadi motor penggerak dalam proses konsultasi, koordinasi, hingga penyusunan dokumen teknis. Kolaborasi untuk Gambut yang Lebih Terlindungi Sebagai hasil kolaborasi antara Forum DAS Sumsel, ICRAF Indonesia, dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, kegiatan ini menegaskan pentingnya kerja lintas sektor dan lintas level pemerintahan dalam melestarikan ekosistem gambut — salah satu ekosistem kunci dalam pengendalian perubahan iklim dan bencana hidrologis di Sumatera Selatan. Melalui workshop ini, Kabupaten Banyuasin mengambil langkah awal yang penting menuju penyusunan dokumen perencanaan lingkungan yang terarah dan inklusif, dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dan setara.

Sebagai bagian dari upaya menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam mewujudkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan bentang lahan yang berkelanjutan, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Sumatera Selatan (Forum DAS Sumsel) secara aktif membangun komunikasi dan sinergi lintas sektor melalui serangkaian kegiatan audiensi dengan berbagai instansi di tingkat provinsi dan kabupaten. Dengan mengusung tema “Membangun Koordinasi Antar-Stakeholder dalam Rangka Mendukung Implementasi dan Capaian Target Kegiatan Pengelolaan DAS dan Bentang Lahan Berkelanjutan”, Forum DAS Sumsel telah melaksanakan sebanyak 13 kali audiensi dengan 13 instansi kunci di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi, menyelaraskan program kerja, serta menggali peluang sinergi dalam pengelolaan lingkungan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang. Rangkaian Audiensi Forum DAS Sumsel : Tingkat Provinsi Sumatera Selatan (5 Instansi) : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumsel – 29 Juli 2021 Dinas Pendidikan Prov. Sumsel – 12 Agustus 2021 Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Musi – 12 Agustus 2021 TP PKK Provinsi Sumsel – 6 September 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Sumsel – 7 Oktober 2021 Kabupaten Banyuasin (4 Instansi): Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banyuasin – 6 September 2021 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Banyuasin – 6 September 2021 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Banyuasin – 6 September 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuasin – 6 September 2021 Kabupaten Ogan Komering Ilir (4 Instansi): Dinas Pendidikan Kab. OKI – 21 September 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. OKI – 21 September 2021 Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kab. OKI – 21 September 2021 TP PKK Kab. OKI – 21 September 2021 Tujuan dan Dampak Kegiatan Audiensi Melalui audiensi ini, Forum DAS Sumsel mendorong terbentuknya jejaring kerja yang solid antar-stakeholder, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan konservasi DAS, serta pengelolaan bentang lahan secara terpadu. Kegiatan ini juga memperkuat komitmen bersama terhadap pelestarian lingkungan hidup melalui pendekatan berbasis masyarakat, pendidikan, gender, ketahanan pangan, dan kesejahteraan keluarga. Audiensi yang dilaksanakan tidak hanya menjadi ruang diskusi dan tukar informasi, tetapi juga menjadi wahana membangun kepercayaan dan kesepahaman lintas sektor. Forum DAS Sumsel berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus berlanjut dan diperluas, sehingga target-target keberlanjutan lingkungan di Sumatera Selatan dapat dicapai dengan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

06 – 21 September 2021 — Forum DAS Sumatera Selatan terus memperkuat langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan bentang lahan yang berkelanjutan dan berketahanan melalui kegiatan Pengaktifan Kembali Forum dan Platform Kerjasama Multipihak. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Forum DAS Sumsel dalam memperkuat peran koordinasi lintas sektor di tingkat kabupaten untuk mendukung agenda lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali ruang-ruang koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam konteks bentang lahan yang rentan terhadap kerusakan ekosistem dan dampak perubahan iklim. Melalui pendekatan multipihak, Forum DAS Sumsel mendorong keterlibatan aktif dari unsur pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta, sebagai pilar penting dalam mewujudkan pengelolaan bentang lahan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi Nyata di Tingkat Kabupaten Sebagai langkah konkret, pada tahun 2021 Forum DAS Sumsel telah menginisiasi pembentukan dua forum baru di tingkat kabupaten, yaitu: Forum DAS Kabupaten Banyuasin – diinisiasi pada 6 September 2021 Forum DAS Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) – diinisiasi pada 21 September 2021 Kedua forum ini dibentuk sebagai platform koordinasi dan komunikasi di tingkat lokal, yang berperan dalam menyusun strategi perlindungan sumber daya alam, pemulihan ekosistem, serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan pengelolaan lahan yang kompleks dan dinamis. Sinergi Menuju Keberlanjutan Melalui pengaktifan kembali forum dan platform ini, Forum DAS Sumsel berharap dapat menciptakan sinergi antar pemangku kepentingan untuk menyusun dan menjalankan program-program kerja yang responsif terhadap kondisi ekosistem dan kebutuhan masyarakat lokal. Forum DAS Kabupaten juga diharapkan menjadi katalisator dalam mendorong perencanaan pembangunan yang lebih hijau, adaptif terhadap iklim, dan berbasis data. Kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum penguatan kelembagaan, tetapi juga bagian dari transformasi tata kelola lingkungan di Sumatera Selatan, menuju sistem yang lebih kolaboratif, terstruktur, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.  

Palembang, 7 September 2021 – Forum DAS Sumatera Selatan menggelar sebuah momen penting dan penuh makna, yakni Pelantikan Laskar Muda Forum DAS Sumsel Periode 2021–2022. Kegiatan ini menjadi tonggak awal pengaktifan kembali Laskar Muda sebagai bagian integral dari gerakan pelestarian lingkungan yang dipimpin oleh generasi muda. Pelantikan dilakukan secara resmi oleh Ketua Umum Forum DAS Sumsel, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: FORUMDAS-SUMSEL/004/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang Kepengurusan Laskar Muda Forum DAS Sumsel Periode 2021–2022. Kegiatan ini menjadi simbol komitmen untuk memperkuat peran generasi muda dalam pengelolaan daerah aliran sungai dan pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan di Sumatera Selatan. Laskar Muda: Pilar Muda, Aksi Nyata Laskar Muda Forum DAS Sumsel merupakan wadah kaderisasi, edukasi, dan aksi nyata yang mengusung semangat kolaborasi lintas sektor. Dibentuk dengan tujuan mengajak pemuda-pemudi Sumatera Selatan untuk aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan, restorasi lahan, pengelolaan sumber daya air, hingga kampanye penyadartahuan publik. Melalui pelantikan ini, Laskar Muda resmi menjalankan mandat untuk: Menjadi mitra strategis Forum DAS dalam sosialisasi dan edukasi lingkungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Berkontribusi dalam program-program kerja Forum DAS, termasuk pemantauan dan rehabilitasi daerah aliran sungai. Membangun jejaring aksi lingkungan berbasis komunitas dan institusi pendidikan. Komitmen untuk Masa Depan Forum DAS Sumsel menaruh harapan besar kepada Laskar Muda sebagai motor penggerak perubahan. Dengan semangat baru dan kepengurusan yang solid, diharapkan Laskar Muda mampu menjawab tantangan zaman dengan inovasi, dedikasi, dan keberanian untuk membawa isu lingkungan ke tengah ruang publik dan kebijakan. Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, namun merupakan awal perjalanan dan panggilan tugas untuk melindungi bumi, menjaga air, serta melestarikan ekosistem melalui aksi yang berkelanjutan

Forum DAS Sumatera Selatan bersama ICRAF Indonesia dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah menyelenggarakan kegiatan Lokakarya Penyadartahuan Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Sumatera Selatan. Lokakarya ini menjadi salah satu langkah awal yang penting dalam mendorong penyusunan dokumen strategis RPPEG, yang menjadi acuan dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem gambut secara berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten. Tujuan Kegiatan Lokakarya ini bertujuan untuk: Meningkatkan pemahaman para pihak mengenai urgensi penyusunan RPPEG di tingkat provinsi dan kabupaten. Menjelaskan langkah-langkah dan proses teknis dalam penyusunan RPPEG sesuai ketentuan Permen LHK No. 60 Tahun 2019. Melakukan penilaian awal terhadap ketersediaan data dan informasi yang relevan sebagai bahan penyusunan dokumen. Menjadi media konsultasi dan berbagi pengalaman dari provinsi lain serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah menyusun dokumen RPPEG. Mensosialisasikan SK Tim Penyusun Dokumen RPPEG Provinsi Sumatera Selatan kepada seluruh peserta dan pemangku kepentingan. Keluaran yang Diharapkan Melalui kegiatan ini, diharapkan tercapainya beberapa hasil nyata, antara lain: Terbangunnya pemahaman bersama mengenai pentingnya dokumen RPPEG sebagai pedoman perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di berbagai tingkatan pemerintahan. Tersusunnya peta jalan (roadmap) proses penyusunan dokumen RPPEG Provinsi Sumatera Selatan yang sejalan dengan regulasi nasional. Terfasilitasinya forum berbagi pengetahuan (share learning) antara pihak-pihak yang telah memiliki pengalaman dalam penyusunan RPPEG dengan para pemangku kepentingan di Sumatera Selatan. Tersosialisasikannya Surat Keputusan Tim Penyusun RPPEG, yang menjadi dasar kerja kolaboratif antar instansi dalam proses penyusunan dokumen. Kolaborasi untuk Ekosistem Gambut yang Lebih Tangguh Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga dan mengelola ekosistem gambut secara terencana, inklusif, dan ilmiah. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, dan kementerian teknis, Sumatera Selatan menegaskan keseriusannya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam, khususnya lahan gambut yang memiliki fungsi ekologis penting bagi pengendalian perubahan iklim dan bencana hidrologis. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan proses penyusunan dokumen RPPEG Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan efektif, terarah, dan melibatkan seluruh pihak terkait secara aktif. Lokakarya ini menjadi langkah strategis menuju perlindungan gambut yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.