Author name: admin

Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi program lintas sektor, Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin menyelenggarakan Rapat Sinergitas Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Perusahaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Lokasi Mangrove Kecamatan Banyuasin II, pada Senin, 13 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pemantapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025, yang membahas pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendorong pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dan inklusif. Rapat kali ini tidak hanya berfokus pada sinkronisasi program antar-OPD, tetapi juga pada penyelarasan kegiatan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah sekitar ekosistem mangrove, agar mampu memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan masyarakat lokal di Kecamatan Banyuasin II. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang berkelanjutan antara kegiatan konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan ini, Forum DAS Sumatera Selatan (FORDAS Sumsel) turut hadir dan berperan aktif dalam diskusi. Forum DAS diwakili oleh Wakil Ketua, Dr. Ir. Karlin Agustina, M.Si, yang menyampaikan paparan bertema “Potensi Mangrove dan Peran Multi-Stakeholder dalam Pengelolaan Mangrove Kabupaten Banyuasin.” Dalam paparannya, beliau menekankan pentingnya peran lintas sektor—baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat—dalam menjaga ekosistem mangrove sebagai penyangga kehidupan dan sumber ekonomi berkelanjutan. Kolaborasi multipihak ini menjadi kunci utama dalam mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang mampu menjaga kelestarian mangrove sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antar-OPD dan perusahaan untuk memperkuat integrasi program, menyusun langkah konkret pemberdayaan masyarakat, serta memastikan pengelolaan mangrove di Kabupaten Banyuasin berjalan secara terpadu, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.

Desa Lebuh Rarak OKI, 21 Agustus 2025 Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat peran masyarakat desa dalam pengelolaan lingkungan dan Daerah Aliran Sungai (DAS), telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Pelaksana Desa Lebuh Rarak, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kegiatan ini berfokus pada pelatihan pengolahan limbah ikan sebagai bentuk inovasi lokal dalam mengatasi permasalahan lingkungan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Pelatihan ini dihadiri oleh seluruh anggota Tim Pelaksana Desa, yang terdiri dari perangkat desa (Kepala Desa, Kepala Dusun, Sekretaris Desa, dan perangkat lainnya), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, pengrajin purun, pengemin (pengelola lebak lebung), serta masyarakat setempat. Partisipasi lintas unsur masyarakat ini menunjukkan semangat gotong royong dan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan desa. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian program sebelumnya yang telah dilaksanakan di Desa Lebuh Rarak. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup identifikasi isu lingkungan dan prioritas masalah DAS, pemetaan pemangku kepentingan yang berpotensi berkontribusi, serta pembentukan Tim Desa yang berperan aktif dalam merencanakan dan melaksanakan solusi berbasis masyarakat. Melalui pelatihan ini, kapasitas dan pengetahuan masyarakat desa dalam pengelolaan limbah perikanan meningkat secara signifikan. Limbah ikan yang sebelumnya berpotensi mencemari lingkungan kini dapat diolah menjadi produk bernilai guna, seperti pupuk organik atau bahan pakan, yang memberi manfaat ekonomi tambahan bagi warga. Kriteria keberhasilan dari kegiatan ini terlihat dari meningkatnya kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam mengatasi permasalahan DAS dan lingkungan di wilayahnya. Outcome yang diharapkan adalah terciptanya masyarakat yang lebih mandiri, inovatif, dan berdaya dalam menjaga kelestarian lingkungan desa. Dengan demikian, permasalahan lingkungan di Desa Lebuh Rarak dapat diminimalisasi, sekaligus mendorong terbentuknya sistem pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan berbasis pada potensi lokal.

Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin, 18 Juni 2025 Sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Pembahasan Draft Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Mangrove Daerah Kabupaten Banyuasin yang telah dilaksanakan pada 15 Mei 2025 di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Banyuasin, dilaksanakan kegiatan Rapat Penyampaian Progres Keputusan Bupati mengenai pembentukan forum tersebut. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola ekosistem mangrove di Kabupaten Banyuasin secara kolaboratif dan terarah. Forum Koordinasi Pengelolaan Mangrove Daerah diharapkan menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan mitra pembangunan dalam menjaga kelestarian dan produktivitas kawasan mangrove sebagai bagian penting dari sistem pesisir berkelanjutan. Dalam rapat ini, Forum DAS Sumatera Selatan turut berpartisipasi dan diwakili oleh Dr. Ir. Karlin Agustina, M.Si., yang menyampaikan paparan mengenai peran dan kontribusi Forum DAS Sumsel dalam mendukung pengelolaan mangrove berkelanjutan di wilayah Banyuasin. Paparan tersebut menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif lintas sektor serta integrasi kebijakan pengelolaan mangrove ke dalam strategi pembangunan daerah, termasuk potensi pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasis konservasi. Melalui rapat ini, diharapkan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat terbentuknya Forum Koordinasi Pengelolaan Mangrove Daerah Kabupaten Banyuasin dapat segera terealisasi, sehingga pengelolaan ekosistem mangrove dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin, 15 Mei 2025 Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola ekosistem mangrove yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan, Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumatera Selatan bersama Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin menyelenggarakan Rapat Pembahasan Draft Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Mangrove Daerah Kabupaten Banyuasin, yang dilaksanakan pada Kamis, 15 Mei 2025 di Ruang Rapat Rampai Talang, Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin. Forum DAS Sumsel sebelumnya telah melakukan kajian mendalam di kawasan pesisir Sungsang, Kabupaten Banyuasin, dengan menggunakan pendekatan yurisdiksional untuk mengidentifikasi sejauh mana isu ekosistem mangrove menjadi bagian dari proses pembuatan kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Kajian ini juga menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologis dan ekonomi kawasan mangrove. Melalui serangkaian kegiatan sebelumnya, seperti policy workshop dan diskusi lintas sektor, Forum DAS Sumsel bersama mitra telah mengkaji bagaimana ekosistem mangrove dapat diangkat sebagai isu strategis kebijakan daerah, baik dalam konteks pembangunan berkelanjutan maupun mitigasi perubahan iklim. Rapat kali ini menjadi langkah penting dalam menindaklanjuti hasil kajian tersebut dengan membahas Draft Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Mangrove Daerah Kabupaten Banyuasin bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna menyusun kerangka kerja bersama yang dapat menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk pengelolaan mangrove yang lebih terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan. Melalui inisiatif ini, diharapkan Kabupaten Banyuasin dapat menjadi contoh praktik baik dalam membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan lembaga mitra untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove serta mendorong tercapainya pembangunan rendah karbon dan ekonomi biru (blue economy) di wilayah pesisir Sumatera Selatan. Dalam pembahasan lanjutan mengenai pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Mangrove Daerah Kabupaten Banyuasin, para peserta rapat menekankan pentingnya forum ini memiliki rencana aksi yang jelas dan garis waktu (timeline) kegiatan yang terukur agar implementasi di lapangan dapat berjalan efektif dan berkesinambungan. Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah koordinasi, tetapi juga mampu mewujudkan aksi nyata dalam pengelolaan mangrove secara berkelanjutan di wilayah pesisir Banyuasin. Selain itu, dibahas pula pentingnya menjalin kerja sama dengan sektor pendidikan, khususnya dengan sekolah-sekolah, guna menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini melalui kegiatan edukasi dan praktik konservasi mangrove. Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga menyatakan komitmennya untuk memberikan perhatian lebih terhadap inkubator pembibitan mangrove yang berada di wilayah Sungsang IV, sebagai salah satu pusat pengembangan bibit dan kegiatan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat. Lebih lanjut, forum juga mendorong penguatan kolaborasi dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar Desa Sungsang, sebagai upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Dalam penyusunan Surat Keputusan (SK) pembentukan forum, disepakati pula untuk menambahkan Dinas Pendidikan dan Dinas Arsip Daerah sebagai bagian dari keanggotaan forum, mengingat peran penting keduanya dalam aspek edukasi dan dokumentasi program. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan forum ini dapat menjadi wadah kolaboratif yang tidak hanya berhenti pada tataran perencanaan, tetapi juga berfokus pada aksi nyata dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Selasa, 05-06 Mei 2025. Forum DAS Sumatera Selatan bersama CIFOR (Center for International Forestry Research) terus memperkuat kolaborasi dalam riset bertajuk “Mangrove Restoration in Banyuasin Regency, South Sumatra”. Kegiatan riset ini merupakan bentuk riset aksi (action research) yang tidak hanya berfokus pada aspek ilmiah, tetapi juga mendorong pengembangan model bisnis berkelanjutan berbasis masyarakat untuk mendukung restorasi ekosistem mangrove serta peningkatan ekonomi lokal di wilayah Sungsang, Kabupaten Banyuasin. Dalam konteks ini, kebijakan pengelolaan mangrove di tingkat tapak maupun pada level yurisdiksi daerah memiliki peranan penting sebagai payung hukum bagi implementasi aksi restorasi. Melalui pendekatan kolaboratif dengan pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, kegiatan ini juga berfokus pada penyusunan dokumen kebijakan yang dapat memperkuat pelaksanaan program di tingkat desa. Dokumen kebijakan tersebut diharapkan menjadi dasar strategis untuk mendukung keberlanjutan ekosistem mangrove, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta kontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim. Sebagai bagian dari proses penguatan kebijakan tersebut, dilaksanakan kegiatan konsinyering “Evaluasi Ruang Kebijakan (Policy Space) dalam Advokasi Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin”. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk meninjau kembali sejauh mana ruang kebijakan daerah telah mendukung perlindungan dan pengelolaan mangrove secara efektif dan berkelanjutan. Melalui diskusi lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan mitra pembangunan, diharapkan akan muncul rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif, yang tidak hanya memperkuat tata kelola ekosistem mangrove, tetapi juga memastikan manfaat ekonominya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal di kawasan pesisir Banyuasin

Dalam upaya memperkuat pengelolaan ekosistem pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, CIFOR (Center for International Forestry Research) bersama Forum DAS Sumatera Selatan dan Universitas Sriwijaya melaksanakan sebuah riset aksi (action research) yang berfokus pada pengembangan model bisnis berkelanjutan berbasis masyarakat untuk mendukung restorasi mangrove dan pengembangan ekonomi lokal di wilayah pesisir Sungsang, Kabupaten Banyuasin. Memasuki tahun keempat implementasinya, riset aksi ini telah menunjukkan berbagai pembelajaran penting di tingkat tapak (lokal). Salah satunya adalah potensi besar bahwa pengelolaan mangrove oleh masyarakat, apabila didukung dengan kolaborasi antar-pihak — termasuk pemerintah, akademisi, lembaga penelitian, dan mitra pembangunan — dapat memberikan dampak ganda: Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir, dan Kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim melalui potensi karbon biru (blue carbon). Kolaborasi ini juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan tujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam merumuskan rekomendasi kebijakan pengelolaan mangrove berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya menghasilkan pengetahuan teknis tentang pengelolaan ekosistem mangrove, tetapi juga berkontribusi langsung pada pengembangan model bisnis hijau yang berpihak pada masyarakat lokal. Sebagai bagian dari proses riset aksi ini, telah diselenggarakan dua lokakarya di Kabupaten Banyuasin yang berfokus pada: Identifikasi isu dan peluang dukungan kebijakan untuk pengelolaan mangrove berkelanjutan, serta Penguatan koordinasi dan integrasi strategi pengelolaan mangrove dalam kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten. Di tahun 2025 sehubungan dengan tindak lanjut pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kabupaten Banyuasin sebagai wadah kolaborasi berbagai pihak bersama Pemerintah melalui kegiatan Lokakarya ke-II pada bulan Februari 2024 lalu, PemerintahProvinsi Sumatera Selatan bersama CIFOR Indonesia akan menyelenggarakan lanjutan “Lokakarya Kebijakan Ke-III Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Karbon Biru di Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan lokakarya ini bertujuan untuk: Mendorong tersedianya wadah kolaborasi multipihak dalam pengelolaan mangrove berkelanjutan. Mengidentifikasi bentuk dan narasi kebijakan yang mendukung konservasi dan restorasi mangrove di Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan. Meningkatkan sinergi lintas sektor dalam mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dan agenda mitigasi-adaptasi perubahan iklim. Kegiatan Lokakarya telah terlaksana dengan sangat baik dan produktif. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor — mulai dari unsur pemerintah, akademisi, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir — untuk bersama-sama memperkuat komitmen terhadap pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan, produktif, dan inklusif. Lokakarya ini menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi menuju ekonomi biru (blue economy) di Provinsi Sumatera Selatan, di mana pengelolaan sumber daya pesisir tidak hanya difokuskan pada aspek konservasi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui model usaha yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta terlibat aktif dalam berbagai sesi diskusi dan pertukaran pengetahuan, yang menghasilkan beragam pandangan konstruktif mengenai arah dan strategi pengelolaan mangrove di tingkat daerah. Beberapa poin penting yang menjadi hasil pembahasan antara lain: Bentuk dan narasi kebijakan baru yang dapat mendorong konservasi dan restorasi mangrove di tingkat kabupaten dan provinsi. Model dan skenario kebijakan pengelolaan mangrove berkelanjutan, yang diharapkan mampu menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah sekaligus mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Peningkatan sinergi antar-pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan berpihak pada masyarakat pesisir sebagai pelaku utama pengelolaan mangrove. Melalui kegiatan ini, seluruh pihak menyepakati pentingnya membangun pendekatan kolaboratif dan berbasis pengetahuan (knowledge-based collaboration) dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi contoh praktik baik bagi wilayah lain dalam mengintegrasikan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.  

Desa Baru, Kabupaten Banyuasin | 13–14 Desember 2022 Forum DAS Sumatera Selatan menerima kunjungan dari Forum DAS Jambi dalam rangka kegiatan Koordinasi dan Kunjungan Lapangan yang berlangsung pada tanggal 13–14 Desember 2022 di Desa Baru, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat jejaring dan pertukaran pengetahuan antar Forum DAS provinsi, khususnya dalam upaya bersama mewujudkan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang berkelanjutan. Dalam kesempatan ini, Forum DAS Sumatera Selatan berbagi pengalaman dan praktik baik (best practices) yang telah dilakukan di wilayah kerjanya, terutama dalam membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, salah satunya ICRAF Indonesia. Desa Baru yang menjadi lokasi kunjungan merupakan salah satu desa percontohan (pilot village) yang aktif dalam program pengelolaan DAS berwawasan lingkungan dan peningkatan penghidupan masyarakat berbasis sumber daya alam berkelanjutan. Melalui kunjungan lapangan ini, peserta dapat melihat secara langsung bagaimana sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan dapat menghasilkan dampak nyata terhadap pelestarian lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain kunjungan lapangan, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi dan koordinasi antar pengurus Forum DAS dari kedua provinsi, yang membahas tantangan, peluang, serta langkah kolaboratif ke depan dalam memperkuat kelembagaan Forum DAS di tingkat daerah. Forum DAS Sumatera Selatan berharap kegiatan ini dapat menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas antar Forum DAS di Pulau Sumatera, guna mendukung pengelolaan DAS yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

Hotel Aryaduta Palembang | 12–13 Desember 2022 Forum DAS Sumatera Selatan bersama ICRAF Indonesia melaksanakan kegiatan Lokakarya Pembelajaran Praktik Baik (Best Practice) Pengembangan Usaha dalam Pengelolaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) secara Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan, yang berlangsung pada 12–13 Desember 2022 di Hotel Aryaduta Palembang. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali, mengompilasi, dan mensintesis pengetahuan serta pengalaman lapangan terkait praktik pengelolaan lahan gambut lestari dari berbagai pihak — baik swasta, asosiasi, maupun kelompok masyarakat. Seluruh informasi yang terkumpul akan menjadi bagian dari sistem pengelolaan pengetahuan (knowledge management system) yang dapat dimanfaatkan secara luas dalam mendukung kebijakan dan perencanaan pengelolaan ekosistem gambut yang lebih berkelanjutan di masa mendatang. Fokus utama lokakarya ini adalah menggali pembelajaran dari para pelaku usaha di sektor hutan tanaman industri (HTI), jasa lingkungan, perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, serta tanaman pangan hortikultura. Kegiatan ini juga menjadi tonggak awal dalam penyusunan model pengelolaan gambut berbasis KHG, khususnya di wilayah KHG Saleh–Sugihan dan KHG Sugihan–Sungai Lumpur di Sumatera Selatan. Melalui lokakarya ini, para peserta berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait: Tata kelola gambut berkelanjutan yang mampu memberikan manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial. Masukan terhadap kebijakan dan teknik pengelolaan (mulai dari budidaya, pengolahan hasil, hingga pemasaran produk). Pembinaan masyarakat sekitar lokasi usaha, serta langkah-langkah strategis lainnya dalam penyusunan peta jalan (roadmap) pengelolaan gambut lestari berbasis KHG. Hasil kegiatan ini diharapkan menjadi dasar dalam memperkuat tata kelola ekosistem gambut yang tidak hanya menjaga fungsi ekologisnya, tetapi juga mendorong peningkatan penghidupan masyarakat sekitar melalui praktik usaha yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Forum DAS Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus menjadi penghubung multipihak — pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat — dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam, khususnya ekosistem gambut, secara terpadu, produktif, dan lestari di Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagai upaya memahami lebih dalam isu kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove di tingkat daerah, Forum DAS Sumatera Selatan melakukan audiensi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin. Audiensi ini mengangkat tema “Isu Pengelolaan Ekosistem Mangrove dalam Proses Pembuatan Kebijakan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Mangrove di Pesisir Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.” Kegiatan ini bertujuan untuk memahami masalah kebijakan (policy problem) terkait pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah yang tidak termasuk dalam target rehabilitasi nasional, serta untuk menggali sejauh mana peran dan perhatian pemerintah daerah terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir. Melalui kegiatan ini, Forum DAS Sumsel berupaya menambah wawasan dan pengetahuan tata kelola (governance) ekosistem mangrove pada taraf tapak (lokal), khususnya dari sudut pandang peran pemerintah daerah. Selain memberikan kontribusi terhadap diskusi global mengenai pembangunan berkelanjutan dan pembangunan rendah karbon, hasil dari kajian dan audiensi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan kebijakan pengelolaan mangrove di daerah. Kajian ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar: “Sejauh mana isu pengelolaan ekosistem mangrove menjadi masalah kebijakan (policy problem) dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat pemerintah daerah?” “Apa yang perlu dilakukan agar ekosistem mangrove dapat dipertimbangkan sebagai isu penting dalam kebijakan daerah?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tim peneliti menggunakan pendekatan yurisdiksional (jurisdictional approach), yang mempertimbangkan pembagian kewenangan baik secara vertikal (antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa) maupun horizontal (antarsektor dan bidang). Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan koordinasi, sinergi lintas sektor, dan peluang perbaikan kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove di Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja sama antara Forum DAS Sumatera Selatan dan CIFOR (Center for International Forestry Research) yang berfokus pada peningkatan tata kelola ekosistem pesisir berkelanjutan. Melalui audiensi ini, diharapkan terbangun sinergi nyata antara pemerintah, lembaga riset, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pengelolaan mangrove yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mendukung visi pembangunan ekonomi hijau di Sumatera Selatan.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan lingkungan hidup dan daerah aliran sungai (DAS), Forum DAS Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Metodologi Penelitian dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pengurus Forum DAS Sumsel. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Airish Palembang, pada 11–12 Oktober 2022, dan merupakan bagian dari Program Kerja Kepengurusan Forum DAS Sumsel Periode 2021–2026, yang terselenggara atas kolaborasi dengan WRI (World Resources Institute) Indonesia. Melalui pelatihan ini, para pengurus Forum DAS Sumsel dibekali pengetahuan, wawasan, dan keterampilan praktis dalam memahami serta menerapkan metodologi penelitian yang relevan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan daerah aliran sungai. Pelatihan ini dirancang untuk membantu peserta menguasai cara menyusun metodologi penelitian yang komprehensif, berkesinambungan, dan berbasis bukti, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain meningkatkan kapasitas individu, kegiatan ini juga memperkuat sinergi dan semangat kolaborasi antaranggota Forum DAS Sumsel untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan. Melalui penguatan kapasitas seperti ini, Forum DAS Sumsel berharap mampu mencetak pengurus yang tangguh, berwawasan ilmiah, dan adaptif terhadap tantangan lingkungan, demi terwujudnya pengelolaan DAS yang berkelanjutan dan pembangunan ekonomi hijau di Sumatera Selatan.