Kegiatan

Palembang, 11 November 2025. Program Sungsang Mangrove Restoration and Ecotourism (SMART) resmi menggelar lokakarya penutupan sebagai rangkaian akhir dari pelaksanaan riset aksi yang berlangsung sejak November 2021 hingga November 2025. Inisiatif berbasis Participatory Action Research (PAR) ini merupakan kolaborasi antara CIFOR, Forum Daerah Aliran Sungai Sumatera Selatan (Fordas Sumsel), Universitas Sriwijaya, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, serta masyarakat lokal di wilayah Sungsang, Provinsi Sumatera Selatan. Program ini juga mendapat dukungan dari Temasek Foundation, Singapura. SMART dirancang untuk mengembangkan model bisnis restorasi mangrove yang berkelanjutan, sesuai konteks lokal, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Program ini tidak hanya memperkuat kapasitas dan kebijakan lokal, tetapi juga berkontribusi pada agenda restorasi mangrove Indonesia di tingkat nasional maupun global. Selama empat tahun pelaksanaan, SMART telah menghasilkan sejumlah capaian penting. Di Desa Sungsang IV dan Desa Marga Sungsang, masyarakat berhasil menanam sekitar 60.000 bibit dari delapan spesies mangrove lokal di empat arena aksi restorasi. SMART juga memfasilitasi terbentuknya sistem pemantauan restorasi berbasis masyarakat untuk memastikan upaya rehabilitasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Selain restorasi ekosistem, program ini mengembangkan lima model bisnis berbasis mangrove sebagai sumber pendapatan jangka panjang bagi masyarakat di tiga desa (Sungsang IV, Marga Sungsang, dan Sungsang I). Tiga model usaha baru yang diuji coba meliputi produksi bibit mangrove, silvofishery kepiting, serta program adopsi pohon. Dua model lainnya—ekowisata serta usaha mikro dan kecil yang digerakkan pemuda dan perempuan—diperkuat lebih lanjut. Di Desa Sungsang I, program juga mendorong penanaman pohon buah di pekarangan warga dan penanaman pohon sengon di lahan desa sebagai tambahan sumber nilai ekonomi. Lokakarya penutupan SMART diselenggarakan untuk menyampaikan hasil, capaian, dan pembelajaran yang diperoleh sepanjang perjalanan program. Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi bagi pemerintah, peneliti, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan arah tindak lanjut serta peluang pengembangan di masa mendatang.

Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi program lintas sektor, Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin menyelenggarakan Rapat Sinergitas Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Perusahaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Lokasi Mangrove Kecamatan Banyuasin II, pada Senin, 13 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pemantapan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2025, yang membahas pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendorong pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dan inklusif. Rapat kali ini tidak hanya berfokus pada sinkronisasi program antar-OPD, tetapi juga pada penyelarasan kegiatan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah sekitar ekosistem mangrove, agar mampu memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan masyarakat lokal di Kecamatan Banyuasin II. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang berkelanjutan antara kegiatan konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan ini, Forum DAS Sumatera Selatan (FORDAS Sumsel) turut hadir dan berperan aktif dalam diskusi. Forum DAS diwakili oleh Wakil Ketua, Dr. Ir. Karlin Agustina, M.Si, yang menyampaikan paparan bertema “Potensi Mangrove dan Peran Multi-Stakeholder dalam Pengelolaan Mangrove Kabupaten Banyuasin.” Dalam paparannya, beliau menekankan pentingnya peran lintas sektor—baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat—dalam menjaga ekosistem mangrove sebagai penyangga kehidupan dan sumber ekonomi berkelanjutan. Kolaborasi multipihak ini menjadi kunci utama dalam mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang mampu menjaga kelestarian mangrove sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antar-OPD dan perusahaan untuk memperkuat integrasi program, menyusun langkah konkret pemberdayaan masyarakat, serta memastikan pengelolaan mangrove di Kabupaten Banyuasin berjalan secara terpadu, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.

Desa Lebuh Rarak OKI, 21 Agustus 2025 Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat peran masyarakat desa dalam pengelolaan lingkungan dan Daerah Aliran Sungai (DAS), telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Pelaksana Desa Lebuh Rarak, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kegiatan ini berfokus pada pelatihan pengolahan limbah ikan sebagai bentuk inovasi lokal dalam mengatasi permasalahan lingkungan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Pelatihan ini dihadiri oleh seluruh anggota Tim Pelaksana Desa, yang terdiri dari perangkat desa (Kepala Desa, Kepala Dusun, Sekretaris Desa, dan perangkat lainnya), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, pengrajin purun, pengemin (pengelola lebak lebung), serta masyarakat setempat. Partisipasi lintas unsur masyarakat ini menunjukkan semangat gotong royong dan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan desa. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian program sebelumnya yang telah dilaksanakan di Desa Lebuh Rarak. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup identifikasi isu lingkungan dan prioritas masalah DAS, pemetaan pemangku kepentingan yang berpotensi berkontribusi, serta pembentukan Tim Desa yang berperan aktif dalam merencanakan dan melaksanakan solusi berbasis masyarakat. Melalui pelatihan ini, kapasitas dan pengetahuan masyarakat desa dalam pengelolaan limbah perikanan meningkat secara signifikan. Limbah ikan yang sebelumnya berpotensi mencemari lingkungan kini dapat diolah menjadi produk bernilai guna, seperti pupuk organik atau bahan pakan, yang memberi manfaat ekonomi tambahan bagi warga. Kriteria keberhasilan dari kegiatan ini terlihat dari meningkatnya kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam mengatasi permasalahan DAS dan lingkungan di wilayahnya. Outcome yang diharapkan adalah terciptanya masyarakat yang lebih mandiri, inovatif, dan berdaya dalam menjaga kelestarian lingkungan desa. Dengan demikian, permasalahan lingkungan di Desa Lebuh Rarak dapat diminimalisasi, sekaligus mendorong terbentuknya sistem pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan berbasis pada potensi lokal.

Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin, 18 Juni 2025 Sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Pembahasan Draft Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Mangrove Daerah Kabupaten Banyuasin yang telah dilaksanakan pada 15 Mei 2025 di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Banyuasin, dilaksanakan kegiatan Rapat Penyampaian Progres Keputusan Bupati mengenai pembentukan forum tersebut. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola ekosistem mangrove di Kabupaten Banyuasin secara kolaboratif dan terarah. Forum Koordinasi Pengelolaan Mangrove Daerah diharapkan menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan mitra pembangunan dalam menjaga kelestarian dan produktivitas kawasan mangrove sebagai bagian penting dari sistem pesisir berkelanjutan. Dalam rapat ini, Forum DAS Sumatera Selatan turut berpartisipasi dan diwakili oleh Dr. Ir. Karlin Agustina, M.Si., yang menyampaikan paparan mengenai peran dan kontribusi Forum DAS Sumsel dalam mendukung pengelolaan mangrove berkelanjutan di wilayah Banyuasin. Paparan tersebut menyoroti pentingnya pendekatan kolaboratif lintas sektor serta integrasi kebijakan pengelolaan mangrove ke dalam strategi pembangunan daerah, termasuk potensi pengembangan ekonomi masyarakat pesisir berbasis konservasi. Melalui rapat ini, diharapkan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat terbentuknya Forum Koordinasi Pengelolaan Mangrove Daerah Kabupaten Banyuasin dapat segera terealisasi, sehingga pengelolaan ekosistem mangrove dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin, 15 Mei 2025 Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola ekosistem mangrove yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan, Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumatera Selatan bersama Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin menyelenggarakan Rapat Pembahasan Draft Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Mangrove Daerah Kabupaten Banyuasin, yang dilaksanakan pada Kamis, 15 Mei 2025 di Ruang Rapat Rampai Talang, Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin. Forum DAS Sumsel sebelumnya telah melakukan kajian mendalam di kawasan pesisir Sungsang, Kabupaten Banyuasin, dengan menggunakan pendekatan yurisdiksional untuk mengidentifikasi sejauh mana isu ekosistem mangrove menjadi bagian dari proses pembuatan kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Kajian ini juga menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologis dan ekonomi kawasan mangrove. Melalui serangkaian kegiatan sebelumnya, seperti policy workshop dan diskusi lintas sektor, Forum DAS Sumsel bersama mitra telah mengkaji bagaimana ekosistem mangrove dapat diangkat sebagai isu strategis kebijakan daerah, baik dalam konteks pembangunan berkelanjutan maupun mitigasi perubahan iklim. Rapat kali ini menjadi langkah penting dalam menindaklanjuti hasil kajian tersebut dengan membahas Draft Pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Mangrove Daerah Kabupaten Banyuasin bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna menyusun kerangka kerja bersama yang dapat menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk pengelolaan mangrove yang lebih terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan. Melalui inisiatif ini, diharapkan Kabupaten Banyuasin dapat menjadi contoh praktik baik dalam membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan lembaga mitra untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove serta mendorong tercapainya pembangunan rendah karbon dan ekonomi biru (blue economy) di wilayah pesisir Sumatera Selatan. Dalam pembahasan lanjutan mengenai pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Mangrove Daerah Kabupaten Banyuasin, para peserta rapat menekankan pentingnya forum ini memiliki rencana aksi yang jelas dan garis waktu (timeline) kegiatan yang terukur agar implementasi di lapangan dapat berjalan efektif dan berkesinambungan. Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah koordinasi, tetapi juga mampu mewujudkan aksi nyata dalam pengelolaan mangrove secara berkelanjutan di wilayah pesisir Banyuasin. Selain itu, dibahas pula pentingnya menjalin kerja sama dengan sektor pendidikan, khususnya dengan sekolah-sekolah, guna menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini melalui kegiatan edukasi dan praktik konservasi mangrove. Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga menyatakan komitmennya untuk memberikan perhatian lebih terhadap inkubator pembibitan mangrove yang berada di wilayah Sungsang IV, sebagai salah satu pusat pengembangan bibit dan kegiatan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat. Lebih lanjut, forum juga mendorong penguatan kolaborasi dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar Desa Sungsang, sebagai upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Dalam penyusunan Surat Keputusan (SK) pembentukan forum, disepakati pula untuk menambahkan Dinas Pendidikan dan Dinas Arsip Daerah sebagai bagian dari keanggotaan forum, mengingat peran penting keduanya dalam aspek edukasi dan dokumentasi program. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan forum ini dapat menjadi wadah kolaboratif yang tidak hanya berhenti pada tataran perencanaan, tetapi juga berfokus pada aksi nyata dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Selasa, 05-06 Mei 2025. Forum DAS Sumatera Selatan bersama CIFOR (Center for International Forestry Research) terus memperkuat kolaborasi dalam riset bertajuk “Mangrove Restoration in Banyuasin Regency, South Sumatra”. Kegiatan riset ini merupakan bentuk riset aksi (action research) yang tidak hanya berfokus pada aspek ilmiah, tetapi juga mendorong pengembangan model bisnis berkelanjutan berbasis masyarakat untuk mendukung restorasi ekosistem mangrove serta peningkatan ekonomi lokal di wilayah Sungsang, Kabupaten Banyuasin. Dalam konteks ini, kebijakan pengelolaan mangrove di tingkat tapak maupun pada level yurisdiksi daerah memiliki peranan penting sebagai payung hukum bagi implementasi aksi restorasi. Melalui pendekatan kolaboratif dengan pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Banyuasin, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, kegiatan ini juga berfokus pada penyusunan dokumen kebijakan yang dapat memperkuat pelaksanaan program di tingkat desa. Dokumen kebijakan tersebut diharapkan menjadi dasar strategis untuk mendukung keberlanjutan ekosistem mangrove, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta kontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim. Sebagai bagian dari proses penguatan kebijakan tersebut, dilaksanakan kegiatan konsinyering “Evaluasi Ruang Kebijakan (Policy Space) dalam Advokasi Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin”. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk meninjau kembali sejauh mana ruang kebijakan daerah telah mendukung perlindungan dan pengelolaan mangrove secara efektif dan berkelanjutan. Melalui diskusi lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan mitra pembangunan, diharapkan akan muncul rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif, yang tidak hanya memperkuat tata kelola ekosistem mangrove, tetapi juga memastikan manfaat ekonominya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal di kawasan pesisir Banyuasin

Dalam upaya memperkuat pengelolaan ekosistem pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, CIFOR (Center for International Forestry Research) bersama Forum DAS Sumatera Selatan dan Universitas Sriwijaya melaksanakan sebuah riset aksi (action research) yang berfokus pada pengembangan model bisnis berkelanjutan berbasis masyarakat untuk mendukung restorasi mangrove dan pengembangan ekonomi lokal di wilayah pesisir Sungsang, Kabupaten Banyuasin. Memasuki tahun keempat implementasinya, riset aksi ini telah menunjukkan berbagai pembelajaran penting di tingkat tapak (lokal). Salah satunya adalah potensi besar bahwa pengelolaan mangrove oleh masyarakat, apabila didukung dengan kolaborasi antar-pihak — termasuk pemerintah, akademisi, lembaga penelitian, dan mitra pembangunan — dapat memberikan dampak ganda: Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir, dan Kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim melalui potensi karbon biru (blue carbon). Kolaborasi ini juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan tujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam merumuskan rekomendasi kebijakan pengelolaan mangrove berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya menghasilkan pengetahuan teknis tentang pengelolaan ekosistem mangrove, tetapi juga berkontribusi langsung pada pengembangan model bisnis hijau yang berpihak pada masyarakat lokal. Sebagai bagian dari proses riset aksi ini, telah diselenggarakan dua lokakarya di Kabupaten Banyuasin yang berfokus pada: Identifikasi isu dan peluang dukungan kebijakan untuk pengelolaan mangrove berkelanjutan, serta Penguatan koordinasi dan integrasi strategi pengelolaan mangrove dalam kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten. Di tahun 2025 sehubungan dengan tindak lanjut pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kabupaten Banyuasin sebagai wadah kolaborasi berbagai pihak bersama Pemerintah melalui kegiatan Lokakarya ke-II pada bulan Februari 2024 lalu, PemerintahProvinsi Sumatera Selatan bersama CIFOR Indonesia akan menyelenggarakan lanjutan “Lokakarya Kebijakan Ke-III Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Karbon Biru di Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan lokakarya ini bertujuan untuk: Mendorong tersedianya wadah kolaborasi multipihak dalam pengelolaan mangrove berkelanjutan. Mengidentifikasi bentuk dan narasi kebijakan yang mendukung konservasi dan restorasi mangrove di Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan. Meningkatkan sinergi lintas sektor dalam mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dan agenda mitigasi-adaptasi perubahan iklim. Kegiatan Lokakarya telah terlaksana dengan sangat baik dan produktif. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor — mulai dari unsur pemerintah, akademisi, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir — untuk bersama-sama memperkuat komitmen terhadap pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan, produktif, dan inklusif. Lokakarya ini menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi menuju ekonomi biru (blue economy) di Provinsi Sumatera Selatan, di mana pengelolaan sumber daya pesisir tidak hanya difokuskan pada aspek konservasi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui model usaha yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta terlibat aktif dalam berbagai sesi diskusi dan pertukaran pengetahuan, yang menghasilkan beragam pandangan konstruktif mengenai arah dan strategi pengelolaan mangrove di tingkat daerah. Beberapa poin penting yang menjadi hasil pembahasan antara lain: Bentuk dan narasi kebijakan baru yang dapat mendorong konservasi dan restorasi mangrove di tingkat kabupaten dan provinsi. Model dan skenario kebijakan pengelolaan mangrove berkelanjutan, yang diharapkan mampu menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah sekaligus mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Peningkatan sinergi antar-pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan berpihak pada masyarakat pesisir sebagai pelaku utama pengelolaan mangrove. Melalui kegiatan ini, seluruh pihak menyepakati pentingnya membangun pendekatan kolaboratif dan berbasis pengetahuan (knowledge-based collaboration) dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi contoh praktik baik bagi wilayah lain dalam mengintegrasikan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.  

Palembang, 18 Desember 2024. Tim Forum DAS Sumatera Selatan berpartisipasi dalam kegiatan Diseminasi Hasil Evaluasi Lokus RPJMN 2020–2024 yang diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Musi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian akhir evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, khususnya terkait pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah kerja BPDAS Musi. Evaluasi dilakukan pada tiga lokus utama, yaitu DAS Musi, DAS Lalan, dan DAS Lumpur, yang menjadi prioritas nasional dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem serta meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam. Penguatan Kebijakan dan Prinsip Pengelolaan DAS Dalam penyampaian hasil diseminasi, dipaparkan kembali landasan hukum dan tujuan utama pengelolaan DAS di Indonesia, antara lain: 1. Amanat PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS Peraturan ini menggarisbawahi bahwa pengelolaan DAS harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, mencakup tahapan: perencanaan, pelaksanaan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan. Pendekatan terintegrasi ini memastikan bahwa setiap bagian dari suatu DAS dikelola secara sinergis dan berbasis kesinambungan ekologi. 2. Tujuan Pengelolaan DAS Pengelolaan DAS bertujuan untuk: menjaga kelestarian dan keserasian ekosistem, meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan, memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya pelestarian DAS. Paparan Evaluasi dan Pembaruan Data Selain tinjauan regulasi, kegiatan juga diisi dengan berbagai materi teknis yang mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan DAS, di antaranya: • Hasil Evaluasi Pengelolaan DAS pada Lokus Musi, Lalan, dan Lumpur Paparan ini mencakup capaian, tantangan, serta rekomendasi berkelanjutan dalam upaya memperbaiki kondisi DAS prioritas di wilayah Sumatera Selatan. • Updating Lahan Kritis dan Peta DAS Tahun 2024 BPDAS Musi menyampaikan hasil terbaru terkait pemutakhiran: data lahan kritis, peta wilayah DAS, dinamika perubahan tutupan lahan,sebagai dasar penting untuk perencanaan tindakan rehabilitasi dan perlindungan lingkungan di tahun-tahun mendatang.

Palembang, 16 Desember 2024. Tim Forum DAS Sumatera Selatan menghadiri Lokalatih Kajian Penilaian Kerentanan dan Langkah Peningkatan Ketahanan Penghidupan terhadap Perubahan Iklim untuk Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendorong pemahaman multipihak tentang dampak perubahan iklim dan strategi adaptasi yang inklusif, berkelanjutan, serta sensitif gender. Sesi Pertama: Memahami Kerentanan dan Pembangunan Berketahanan Iklim Sesi pertama diisi dengan beberapa paparan kunci yang memberikan landasan teoritis dan praktis, di antaranya: 1. Lingkup Kajian Kerentanan Perubahan Iklim Peserta mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim dinilai, mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga kelembagaan. 2. Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) dalam Perencanaan Daerah Materi disampaikan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, yang menyoroti integrasi konsep PBI dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah—mulai dari RPJMD hingga kebijakan sektoral. Penekanan diberikan pada pentingnya adaptasi iklim sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. 3. Kajian Penilaian Kerentanan dan Peningkatan Ketahanan Penghidupan yang Sensitif Gender Tim ICRAF Indonesia memaparkan bagaimana perspektif gender memainkan peran penting dalam memahami dampak perubahan iklim. Materi ini menegaskan bahwa perempuan dan kelompok rentan sering mengalami beban lebih besar akibat perubahan iklim, sehingga pendekatan inklusif perlu menjadi prioritas. Sesi Kedua: FGD dan Kajian Bersama Kerentanan Penghidupan Sesi kedua bersifat partisipatif, diawali dengan: Paparan pengantar diskusi, Pengenalan alat bantu e-learning yang digunakan dalam proses kajian. Selanjutnya peserta dibagi dalam kelompok untuk melakukan Focus Group Discussion (FGD). Diskusi diarahkan untuk: Mengidentifikasi kerentanan penghidupan masyarakat akibat perubahan iklim, Menyusun analisis bersama terhadap faktor risiko, Merumuskan langkah-langkah peningkatan ketahanan yang relevan bagi masyarakat di berbagai sektor. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas peserta, namun juga memperkaya pemahaman lintas aktor—mulai dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas pengelola sumber daya alam—dalam merumuskan solusi adaptasi perubahan iklim yang terukur dan aplikatif.

Palembang, 12 Desember 2024. Tim Forum DAS Sumatera Selatan berperan sebagai pemantik diskusi sekaligus moderator dalam kegiatan Diskusi Ruang Publik “Gambut di Era Platform Informasi Digital”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Wiki Gambut Sumatera Selatan bekerja sama dengan Universitas IBA Palembang, dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Palembang. Acara ini bertujuan untuk: Mengedukasi generasi muda tentang pentingnya ekosistem gambut, Menyediakan ruang diskusi yang terbuka mengenai isu-isu terbaru terkait gambut, Memperkenalkan komunitas Wiki Gambut Sumatera Selatan sebagai platform berbagi pengetahuan berbasis digital. Materi utama disampaikan oleh Dr. Ir. Karlin Agustina, M.Si., yang mengulas gambut dari perspektif ilmiah, sosial, dan lingkungan, serta urgensi pengelolaan gambut secara berkelanjutan. Komunitas Wiki Gambut Sumatera Selatan merupakan wadah kolaboratif yang dibentuk untuk: Mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi tentang gambut, Mengembangkan kapasitas masyarakat, terutama generasi muda, Menyediakan ruang bagi siapa pun untuk berkontribusi dalam pengelolaan pengetahuan mengenai gambut. Di era digital saat ini, platform seperti Wiki Gambut menjadi sangat penting sebagai pusat informasi yang mudah diakses, cepat diperbarui, dan terbuka untuk semua pihak. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan baru mengenai ekosistem gambut, tetapi juga: Meningkatkan minat untuk terlibat dalam upaya konservasi, Menjadi agen perubahan dalam penyebaran informasi yang benar mengenai gambut, Berkontribusi dalam menjaga kelestarian gambut di Sumatera Selatan maupun Indonesia. Diskusi publik ini menjadi langkah strategis untuk membangun kesadaran generasi muda—bahwa menjaga gambut bukan hanya tugas lembaga atau pemerintah, tetapi juga peran penting setiap individu yang peduli terhadap masa depan lingkungan.