Kegiatan

Pada tanggal 15 Juli 2024, Tim Forum DAS Sumatera Selatan bersama CIFOR dan KPH mengadakan Rapat Sinkronisasi RANPERDES yang melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa (RANPERDES) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove Desa Sungsang IV. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Bapak Agus, yang menegaskan bahwa agenda ini merupakan ruang diskusi penting untuk memastikan inisiatif yang dijalankan Forum DAS Sumsel dan KPH dapat menghasilkan dokumen yang sinkron dan berujung pada lahirnya Peraturan Desa (Perdes) yang siap disahkan. Ia juga berharap proses bersama ini dapat memperkuat kerangka hukum yang diperlukan untuk pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. Selanjutnya, Wakil Ketua Forum DAS Sumsel, Ibu Dr. Ir. Karlin Agustina, M.Si, menyampaikan bahwa rapat ini adalah tindak lanjut dari diskusi bersama KPH pada 1 Juli 2024. Ia menekankan pentingnya penyamaan persepsi di antara seluruh pihak agar RANPERDES dapat difinalisasi. RANPERDES diharapkan menjadi payung hukum utama bagi implementasi kegiatan perlindungan dan pengelolaan mangrove di Desa Sungsang IV. Dalam sesi berikutnya, Kepala Desa Sungsang IV memberikan penjelasan terkait hasil musyawarah Desa bersama BPD dan tokoh-tokoh masyarakat. Musyawarah tersebut memutuskan bahwa pengelolaan kawasan mangrove akan sepenuhnya diserahkan kepada LDPHD, mengingat lembaga tersebut telah memiliki dasar hukum langsung dari KLHK. Berdasarkan keputusan ini, proses pengesahan RANPERDES ditunda, dan perlu dilakukan pembahasan ulang pada waktu berikutnya. Kesimpulan Rapat Proses penyusunan RANPERDES masih berlanjut dan akan dibahas kembali melalui musyawarah Desa. Untuk saat ini, kewenangan pengelolaan kawasan mangrove Desa Sungsang IV diserahkan kepada LDPHD. Tujuan rapat yaitu sinkronisasi belum dapat tercapai karena RANPERDES belum disahkan dan masih membutuhkan pendalaman serta kesepakatan bersama. Rapat ini menjadi momentum penting dalam mencari titik terang proses regulasi di tingkat desa, sekaligus menguatkan komitmen multipihak dalam menjaga keberlanjutan mangrove di Kabupaten Banyuasin.

Palembang, 01 Juli 2024. Forum DAS Sumatera Selatan melaksanakan audiensi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Palembang–Banyuasin (Pal-Ba) untuk menindaklanjuti proses finalisasi Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) Sungsang IV terkait perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove. Audiensi diawali dengan penjelasan dari Ketua Forum DAS Sumsel mengenai progres penyusunan Ranperdes. Dokumen Ranperdes telah melalui beberapa tahapan penting, termasuk pembahasan bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah ditetapkan, Ranperdes ini dirancang untuk melahirkan turunan kebijakan berupa Surat Keputusan (SK) Desa, yang akan menjadi dasar pembentukan kelompok-kelompok masyarakat sebagai pelaksana dan pengawal regulasi di lapangan. Namun, dalam proses finalisasi, muncul hambatan dari pihak Kepala Desa. Wakil Ketua Forum DAS Sumsel, Karlin Agustina, mengungkapkan bahwa terdapat permintaan revisi dari Kepala Desa, meskipun tidak ada penjelasan rinci mengenai substansi revisi tersebut. Perbedaan persepsi muncul karena pihak Kepala Desa menilai cakupan Ranperdes terlalu terbatas pada wilayah Hutan Desa, padahal dokumen tersebut telah dirancang secara komprehensif mencakup perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove di seluruh Wilayah Sungsang IV, bukan hanya area yang berstatus Hutan Desa. Melihat dinamika tersebut, Forum DAS Sumsel menilai perlunya dukungan dan kehadiran KPH sebagai mediator untuk memperjelas permasalahan serta mempercepat finalisasi Ranperdes. Pihak KPH kemudian memberikan saran tindak lanjut berupa mengundang Kepala Desa untuk melakukan diskusi bersama, sekaligus membahas penyelarasan Ranperdes dengan dokumen Rencana Kerja Pengelolaan Savana (RKPS). Ketua Forum DAS Sumsel juga menegaskan pentingnya sinkronisasi antara berbagai instrumen pengelolaan seperti LPHD, dokumen RKPS, serta regulasi desa seperti Ranperdes. Sinkronisasi ini penting agar peraturan desa tidak hanya mengatur wilayah LPHD, tetapi juga mengakomodasi kawasan hutan lindung lainnya yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan desa yang lebih luas. Sebagai tindak lanjut, KPH Pal-Ba bersama Forum DAS Sumsel dan dukungan fasilitasi dari CIFOR sepakat untuk mengadakan Rapat Sinkronisasi Ranperdes dengan melibatkan Kepala Desa Sungsang IV. Pertemuan tersebut direncanakan akan berlangsung pada awal Agustus 2024. Audiensi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola mangrove di Sungsang IV, sekaligus memastikan bahwa regulasi desa yang disusun memiliki landasan yang solid, terintegrasi, dan dapat diterapkan secara efektif oleh seluruh pemangku kepentingan.

Desa Lebuh Rarak, OKI, 16 Mei 2024. Forum DAS Sumatera Selatan kembali hadir di Desa Lebuh Rarak, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, untuk melaksanakan diskusi lanjutan terkait identifikasi permasalahan lingkungan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penggalian isu awal yang dilakukan pada 20 Maret 2024, dengan fokus kali ini mengerucutkan dan menetapkan isu lingkungan prioritas yang perlu segera ditangani bersama. Diskusi dipusatkan pada dua kelompok ekosistem utama yang menjadi ciri khas Desa Lebuh Rarak, yaitu habitat purun dan lebak lebung. Peserta menggali lebih mendalam dinamika pengelolaan kedua kawasan tersebut, baik dari aspek perairan, pemanfaatan sumber daya, hingga tekanan lingkungan yang semakin meningkat. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 50 peserta, yang mewakili berbagai unsur penting masyarakat desa. Hadir Kepala Desa Lebuh Rarak, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengrajin purun, pengemin, tokoh adat, serta perwakilan masyarakat sebagai bentuk kolaborasi dan partisipasi aktif dalam menentukan arah pengelolaan lingkungan desa. Melalui proses diskusi yang dinamis, teridentifikasi tujuh isu lingkungan prioritas yang terbagi dalam dua kategori utama: Isu Prioritas Terkait Habitat Purun (4 isu) Permasalahan sampah yang mencemari area pertumbuhan purun. Kelangkaan sumber daya purun akibat tekanan pemanfaatan dan perubahan lahan. Kebakaran lahan yang mengancam kawasan purun serta ekosistem pendukungnya. Kotoran sapi yang mencemari area pertumbuhan purun dan perairan sekitar. Isu Prioritas Terkait Lebak Lebung (3 isu) Sumber daya ikan yang semakin menurun, dipengaruhi oleh perubahan kualitas habitat dan pola penangkapan. Pencemaran air sungai dan lebak, baik oleh limbah domestik maupun aktivitas lain di sekitar wilayah perairan. Pertumbuhan eceng gondok yang menghambat aliran air dan menurunkan kualitas perairan. Hasil diskusi ini menghasilkan rumusan isu strategis yang menjadi dasar penanganan dan perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Desa Lebuh Rarak. Rumusan ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi pemerintah desa, masyarakat, serta para pemangku kepentingan untuk menyusun program perbaikan lingkungan yang terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan. Forum DAS Sumsel berkomitmen untuk terus mendampingi proses ini sebagai bagian dari upaya bersama menjaga keberlanjutan ekosistem purun dan lebak lebung, yang merupakan identitas sekaligus sumber kehidupan masyarakat Desa Lebuh Rarak.

Banyuasin, 25 April 2024. Forum DAS Sumatera Selatan turut berpartisipasi dalam kegiatan Penanaman Mangrove Serentak Seluruh Indonesia, sebuah gerakan nasional yang digelar secara simultan di 25 lokasi dari Sabang hingga Merauke. Untuk lingkup Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, instansi pusat, organisasi masyarakat, hingga komunitas lingkungan. Kegiatan di Sumatera Selatan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, didampingi oleh Pejabat Tinggi Madya (Eselon I) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kehadiran unsur pemerintah pusat dan daerah menunjukkan kuatnya komitmen bersama dalam memperkuat keberlanjutan ekosistem pesisir, sekaligus mendukung target restorasi mangrove nasional. Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan Gubernur yang menekankan pentingnya pelestarian mangrove sebagai benteng alami pesisir, pelindung dari abrasi, serta penopang kehidupan masyarakat pesisir. Sambutan dilanjutkan oleh perwakilan Kementerian LHK yang menggarisbawahi peran strategis mangrove dalam mitigasi perubahan iklim, terutama dalam penyimpanan karbon biru (blue carbon). Setelah itu dilakukan penyerahan bibit mangrove secara simbolis, dilanjutkan dengan penanaman pohon serentak yang melibatkan seluruh peserta yang hadir. Tim Forum DAS Sumsel juga turut serta melakukan penanaman, sebagai bentuk dukungan dan kontribusi nyata dalam menjaga ekosistem mangrove di Sumatera Selatan. Gerakan penanaman serentak ini diharapkan dapat mempercepat upaya rehabilitasi pesisir, memperkuat ketahanan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem mangrove sebagai aset ekologis dan ekonomi.

Desa Sungsang, Banyuasin, 07 Maret 2024 Forum DAS Sumatera Selatan melaksanakan kunjungan lapangan ke Desa Sungsang I, Kabupaten Banyuasin. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian implementasi program yang telah direncanakan sejak tahun 2022–2024, sekaligus memastikan bahwa berbagai inisiatif yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat—baik secara langsung maupun tidak langsung—serta berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem mangrove. Kunjungan ini diawali dengan diskusi Kanvas Modal Bisnis (Business Model Canvas) bersama perangkat desa di Kantor Desa Sungsang I. Melalui diskusi tersebut, para pihak mengevaluasi peluang usaha berbasis mangrove dan potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Setelah sesi diskusi, tim gabungan yang terdiri dari CIFOR, Forum DAS Sumsel, dan CoE PLACE Universitas Sriwijaya melakukan peninjauan ke beberapa Arena Aksi Potensial di wilayah Sungsang I. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi kondisi lapangan, peluang pengembangan usaha, serta tantangan pengelolaan ekosistem mangrove. Kunjungan tapak ini mengungkapkan variasi inisiatif pengelolaan mangrove di beberapa wilayah sekitar Sungsang, antara lain: Sungsang IV → Terdapat aktivitas penanaman mangrove oleh masyarakat. Marga Sungsang → Masyarakat melakukan penanaman mangrove sekaligus budidaya kepiting. Sungsang I (Teluk Macan) → Merupakan kawasan mangrove daratan dengan potensi pengembangan tanaman kayu yang bernilai ekonomi. Diskusi lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan material kayu di masyarakat meningkat dari tahun ke tahun, sementara ketersediaannya semakin terbatas dan harganya kian mahal. Dari pengamatan di Sungsang I, ditemukan pula banyak sarang walet yang sebagian besar menggunakan kayu sengon sebagai struktur bangunannya. Berdasarkan kondisi tersebut, para pihak sepakat untuk mendorong pengembangan budidaya kayu cepat tumbuh, khususnya sengon putih dan sengon merah, sebagai alternatif yang berkelanjutan dan dapat mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga tekanan terhadap ekosistem mangrove.

Pada tanggal 04 Maret 2024, Forum DAS Sumatera Selatan bersama dengan CIFOR dan UNSRI melaksanakan kegiatan Lokakarya Dukungan Multipihak untuk Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang Berkelanjutan untuk Pembangunan Rendah Karbon dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Lokakarya ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan di tingkat daerah. Sebagai kabupaten dengan tutupan mangrove terluas di Provinsi Sumatera Selatan, Banyuasin memegang peran strategis dalam keberhasilan pengelolaan mangrove, baik dari aspek ekologi maupun sosial-ekonomi. Pemerintah Kabupaten Banyuasin, bersama para pemangku kepentingan lainnya, menegaskan kembali pentingnya integrasi agenda pemulihan dan perlindungan mangrove ke dalam kebijakan daerah. Selain itu, muncul pula kebutuhan akan wadah kolaborasi multipihak yang lebih formal melalui pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) di tingkat Kabupaten. Lokakarya ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian kegiatan dan diskusi pada workshop sebelumnya yang berfokus pada penyelarasan program dan peluang kolaborasi. Melalui pertemuan ini, para peserta berdiskusi mengenai potensi dukungan lintas sektor, praktik baik pengelolaan mangrove, serta langkah-langkah konkret yang perlu ditempuh untuk mewujudkan tata kelola mangrove yang holistik dan inklusif.

Pada 13 Januari 2023, Forum DAS Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan penyerahan Laporan Kurikulum Muatan Lokal (Mulok) Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Gambut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mendorong penerapan pendidikan berbasis lingkungan yang lebih relevan dengan karakteristik wilayah setempat. Kurikulum Mulok DAS dan Gambut disusun sebagai respon terhadap kebutuhan pendidikan di wilayah yang memiliki ekosistem sensitif seperti lahan gambut dan kawasan DAS. Melalui kurikulum ini, peserta didik diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, serta tantangan ekologis yang dihadapi daerah mereka. Kegiatan penyerahan laporan ini bertujuan untuk: Menyampaikan perkembangan penyusunan kurikulum yang telah disesuaikan dengan kondisi geografis dan ekologi wilayah OKI. Memberikan informasi terkini terkait penyesuaian materi ajar berbasis DAS dan gambut. Mendorong kolaborasi antara penyusun kurikulum, Dinas Pendidikan, serta pihak sekolah dalam proses implementasi kurikulum. Dengan kolaborasi yang terbangun, diharapkan kurikulum Mulok DAS dan Gambut dapat diimplementasikan secara optimal, sehingga pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat berjalan lebih kontekstual, adaptif, dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran lingkungan sejak dini.

Pada Rabu, 11 Januari 2023, telah dilaksanakan diskusi koordinatif bersama berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyuasin melalui forum KP2BL. Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyelaraskan program, mengidentifikasi kebutuhan, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah. 1. Dinas Pertanian: Penguatan Kelembagaan & Teknik Budidaya Dinas Pertanian menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dan teknik budidaya sebagai fondasi peningkatan produksi. Beberapa poin yang menjadi pembahasan meliputi: Fasilitasi usulan uji mutu hasil pertanian Penguatan kelembagaan petani, termasuk penyuluhan koperasi dan aspek legalitas Pendampingan pemasaran dan edukasi pasca panen untuk meningkatkan daya saing produk Langkah ini diharapkan mampu mendorong efisiensi produksi sekaligus memperkuat posisi petani dalam rantai nilai pertanian. 2. Dinas Perikanan: Pengembangan Usaha Mina Padi Di sektor perikanan, fokus diskusi tertuju pada optimalisasi usaha mina padi sebagai inovasi peningkatan pendapatan masyarakat. Beberapa upaya yang dibahas antara lain: Penyediaan bibit ikan gabus ukuran 10–12 cm Implementasi biosecurity menggunakan waring pada kedalaman 60–90 cm untuk menjaga kualitas dan keamanan budidaya Program ini dinilai potensial untuk meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. 3. DPMD: Penguatan BUMDes untuk Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memberikan perhatian pada pengembangan BUMDes sebagai motor perekonomian desa. Fokus yang disampaikan meliputi: Pembinaan dan pemberdayaan BUMDes dalam meningkatkan kualitas komoditas, terutama padi Kebutuhan pendampingan usaha melalui fasilitas pemasaran, pasca panen, dan promosi Dengan penguatan ini, BUMDes diharapkan mampu menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri dan inovatif. 4. Dinas Lingkungan Hidup: Edukasi Lingkungan & Pengendalian Pencemaran Dalam bidang lingkungan hidup, beberapa program prioritas turut dibahas, antara lain: Sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar di Desa Baru Kegiatan pengawasan serta penyuluhan lingkungan, seperti pelatihan pembuatan kompos di Desa Daya Kusuma Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan bagi lembaga kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota Upaya ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran masyarakat sekaligus mendorong praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Diskusi lintas OPD ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam membangun sektor-sektor strategis melalui pendekatan terpadu dan kolaboratif. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mempercepat pencapaian berbagai program prioritas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pada 11 Januari 2023, Forum DAS Sumatera Selatan bersama tim penyusun kurikulum melakukan penyerahan resmi Laporan Kurikulum Muatan Lokal (Mulok) Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Gambut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. Kegiatan ini berlangsung di kantor Dinas Pendidikan dan menjadi langkah strategis dalam upaya memperkuat pendidikan berbasis lingkungan di wilayah yang memiliki karakteristik ekologi khas. Kurikulum Mulok DAS dan Gambut disusun sebagai upaya menghadirkan materi pembelajaran yang relevan dengan kondisi geografis Kabupaten Banyuasin, yang memiliki kawasan gambut dan aliran sungai yang luas. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pentingnya pelestarian lingkungan, pengelolaan ekosistem gambut, serta peran vital DAS dalam kehidupan masyarakat. Penyerahan laporan ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan, penyesuaian, serta rekomendasi penguatan kurikulum yang telah disusun. Melalui dokumen tersebut, diharapkan Dinas Pendidikan dapat melakukan tindak lanjut berupa evaluasi, pembinaan, dan implementasi secara bertahap di sekolah-sekolah yang berada di kawasan DAS dan gambut. Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara tim penyusun kurikulum, mitra pendidikan, dan pemerintah daerah. Dengan sinergi yang baik, diharapkan penerapan Kurikulum Mulok DAS dan Gambut dapat lebih terarah, berdampak, dan mampu membentuk generasi yang memiliki kesadaran lingkungan serta kemampuan adaptasi terhadap tantangan ekologi di wilayahnya.

Desa Baru, Kabupaten Banyuasin | 13–14 Desember 2022 Forum DAS Sumatera Selatan menerima kunjungan dari Forum DAS Jambi dalam rangka kegiatan Koordinasi dan Kunjungan Lapangan yang berlangsung pada tanggal 13–14 Desember 2022 di Desa Baru, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat jejaring dan pertukaran pengetahuan antar Forum DAS provinsi, khususnya dalam upaya bersama mewujudkan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang berkelanjutan. Dalam kesempatan ini, Forum DAS Sumatera Selatan berbagi pengalaman dan praktik baik (best practices) yang telah dilakukan di wilayah kerjanya, terutama dalam membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, salah satunya ICRAF Indonesia. Desa Baru yang menjadi lokasi kunjungan merupakan salah satu desa percontohan (pilot village) yang aktif dalam program pengelolaan DAS berwawasan lingkungan dan peningkatan penghidupan masyarakat berbasis sumber daya alam berkelanjutan. Melalui kunjungan lapangan ini, peserta dapat melihat secara langsung bagaimana sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan dapat menghasilkan dampak nyata terhadap pelestarian lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain kunjungan lapangan, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi dan koordinasi antar pengurus Forum DAS dari kedua provinsi, yang membahas tantangan, peluang, serta langkah kolaboratif ke depan dalam memperkuat kelembagaan Forum DAS di tingkat daerah. Forum DAS Sumatera Selatan berharap kegiatan ini dapat menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas antar Forum DAS di Pulau Sumatera, guna mendukung pengelolaan DAS yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.