Kegiatan

Palembang, 26 November 2021 — Dalam rangka melanjutkan proses penyusunan dokumen perencanaan strategis untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di wilayah Kabupaten Banyuasin, telah diselenggarakan Lokakarya Lanjutan Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten Banyuasin. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari lokakarya pendahuluan yang telah dilaksanakan pada 24 September 2021, sekaligus menjadi tindak lanjut dari terbitnya Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 886/KPTS/DLH/2021 tentang Tim Penyusun Dokumen RPPEG Kabupaten Banyuasin. Setelah terbentuknya tim/kelompok kerja penyusunan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyusun langkah kerja berikutnya secara lebih sistematis. Lokakarya lanjutan ini bertujuan untuk: Menyusun rencana kerja tim penyusun/Pokja RPPEG yang akan mengawal keseluruhan proses dari awal hingga tersusunnya dokumen secara komprehensif. Melakukan inventarisasi data dan informasi teknis yang diperlukan, baik data spasial maupun non-spasial, yang akan menjadi fondasi utama dalam perumusan RPPEG sesuai konteks lokal Kabupaten Banyuasin. Menyelaraskan pemahaman teknis dan kebijakan antar anggota Pokja dan pemangku kepentingan, agar proses berjalan sinergis dan efisien. Kolaborasi untuk Ekosistem Gambut yang Berkelanjutan Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Forum DAS Sumatera Selatan dan ICRAF Indonesia, bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin. Pendekatan multipihak ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa penyusunan RPPEG tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga relevan terhadap kondisi nyata lapangan dan berpihak pada kepentingan lingkungan jangka panjang. Dengan menyatukan peran lintas sektor dan mendorong dialog terbuka antar pemangku kepentingan, lokakarya ini menegaskan pentingnya penyusunan RPPEG sebagai dokumen arah kebijakan daerah yang memperhatikan keseimbangan ekologi, sosial, dan pembangunan. Langkah Strategis Menuju Kabupaten Banyuasin yang Tangguh Iklim Kabupaten Banyuasin, sebagai salah satu wilayah dengan tutupan gambut yang luas di Provinsi Sumatera Selatan, memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana ekologis. Oleh karena itu, RPPEG bukan hanya menjadi kebutuhan regulatif, melainkan juga fondasi penting untuk pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, komitmen pemerintah daerah dan para mitra semakin menguat untuk mewujudkan tata kelola gambut yang adaptif, kolaboratif, dan berpihak pada masa depan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Desa Baru dan Desa Daya Kesuma, 2–6 & 21–25 Desember 2021 Dalam upaya mendorong pengelolaan bentang lahan berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat, Forum DAS Sumatera Selatan bersama ICRAF Indonesia melaksanakan kegiatan Penerapan Model Business di dua desa pilot project di Kabupaten Banyuasin, yakni Desa Baru dan Desa Daya Kesuma. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program Peat-IMPACTS yang bertujuan mengintegrasikan pendekatan ekonomi produktif dengan konservasi lingkungan, melalui pemanfaatan potensi lokal yang berkelanjutan serta ramah ekosistem gambut dan lahan pertanian. Dua Tahap Pendampingan di Lapangan Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua tahap kunjungan, masing-masing selama 5 hari per kunjungan, yaitu pada: 2–6 Desember 2021 untuk tahap awal pembentukan tim kerja dan pemetaan potensi desa, 21–25 Desember 2021 untuk tahap lanjutan implementasi model bisnis yang telah disepakati. Model Bisnis yang Diimplementasikan Setiap desa mengembangkan model usaha yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi lokalnya, yaitu: Desa Baru: Budidaya Lebah Madu, sebagai usaha ramah lingkungan yang mendukung konservasi hutan dan menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi. Mina Padi (budidaya ikan dan padi secara terpadu), sebagai bentuk inovasi pertanian berkelanjutan yang mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mendukung ketahanan pangan masyarakat. Desa Daya Kesuma: Pertanian Padi Ramah Lingkungan dengan pendekatan pengolahan lahan tanpa bakar dan penggunaan pupuk organik, sebagai alternatif dari praktik pembakaran lahan yang merusak ekosistem gambut. Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif Pada setiap tahap pelaksanaan, kegiatan dimulai dengan pembentukan dan penguatan tim kerja desa melalui metode Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lokal, seperti tokoh masyarakat, pemerintah desa, kelompok tani, dan pemuda. Pendekatan ini memastikan bahwa implementasi model bisnis tidak hanya top-down, tetapi juga partisipatif dan berakar dari kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Langkah Awal Menuju Ekonomi Hijau di Tingkat Desa Penerapan model bisnis ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan. Dengan inisiatif ini, Forum DAS Sumsel dan ICRAF berharap dapat mendemonstrasikan model replikasi yang dapat diterapkan di wilayah lain yang memiliki karakteristik ekosistem serupa. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa pelestarian lingkungan dapat berjalan berdampingan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, jika dirancang dan dijalankan dengan kolaborasi lintas sektor dan berbasis pada potensi lokal. Desa Baru, Kab. Banyuasin Desa Daya Kesuma, Kab. Banyuasin

Palembang, 2–3 Desember 2021 — Dalam upaya mendorong pendidikan lingkungan yang kontekstual dan relevan dengan kondisi ekosistem lokal, Forum DAS Sumatera Selatan bekerjasama dengan ICRAF Indonesia menyelenggarakan kegiatan “Lokakarya Penyusunan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI & KD) Kurikulum Muatan Lokal DAS dan Gambut” untuk wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian inisiatif pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ekosistem gambut. Tujuan dari lokakarya ini adalah menyusun kerangka dasar pembelajaran yang akan menjadi acuan dalam penyusunan materi ajar dan implementasi pembelajaran di tingkat Sekolah Dasar, khususnya kelas 4–6. Mendorong Integrasi Nilai-Nilai Lingkungan ke Dunia Pendidikan Lokakarya ini bertujuan untuk: Menyusun Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang relevan dengan konteks lokal DAS dan gambut, sebagai dasar kurikulum muatan lokal di kedua kabupaten. Membangun kesepahaman bersama antar pemangku kepentingan pendidikan dan lingkungan terkait pentingnya pendidikan lingkungan berbasis lokal dalam mendukung keberlanjutan ekosistem. Mengintegrasikan pengetahuan ekosistem DAS dan gambut ke dalam materi pendidikan dasar sebagai upaya jangka panjang membentuk generasi yang peduli lingkungan. Kolaborasi Multipihak untuk Pendidikan Berkelanjutan Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dari Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, dan organisasi masyarakat sipil dari kedua kabupaten. Diskusi dan kerja bersama dalam lokakarya ini tidak hanya menghasilkan rumusan KI dan KD, tetapi juga membuka ruang sinergi antara sektor pendidikan dan sektor lingkungan. Kehadiran muatan lokal DAS dan gambut dalam kurikulum menjadi salah satu strategi penting untuk membangun kesadaran ekologis sejak dini, khususnya pada anak-anak yang hidup di wilayah yang memiliki keterkaitan erat dengan ekosistem gambut dan aliran sungai. Langkah Strategis untuk Pendidikan dan Lingkungan yang Terintegrasi Melalui kegiatan ini, Forum DAS Sumsel dan ICRAF Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menghubungkan pendidikan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penyusunan KI dan KD ini akan menjadi pijakan penting dalam pengembangan modul ajar, pelatihan guru, dan penyusunan materi edukasi lingkungan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Palembang, 1 Desember 2021 — Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mendukung efektivitas program kerja, Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) Sumatera Selatan menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pembuatan Website dan WebGIS. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong transformasi digital dalam tata kelola Forum, khususnya dalam hal pengelolaan data, dokumentasi kegiatan, dan komunikasi informasi kepada publik. Pelatihan ini menjadi sarana strategis untuk membekali para anggota Forum DAS Sumsel dengan keterampilan teknis dasar dalam pengembangan situs web organisasi dan penerapan sistem informasi geografis berbasis web (WebGIS), yang ke depan akan menjadi media utama dalam mendukung kerja-kerja pengelolaan DAS yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis data spasial. Kolaborasi untuk Kemandirian Digital Kegiatan pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi antara Forum DAS Sumsel dan WRI Indonesia (World Resources Institute). WRI memberikan dukungan teknis dan fasilitasi pelatihan guna memastikan bahwa Forum DAS Sumsel memiliki kemandirian dalam mengelola data dan informasi, sekaligus meningkatkan peran Forum sebagai pusat koordinasi informasi pengelolaan DAS di Sumatera Selatan. Pelatihan ini juga menjadi langkah awal dalam membangun platform informasi lingkungan yang dapat diakses publik, serta memperkuat komunikasi dan sinergi antara Forum DAS dengan pemangku kepentingan lain, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat sipil. Menuju Forum DAS yang Lebih Digital, Terbuka, dan Responsif Dengan pelatihan ini, Forum DAS Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan DAS yang adaptif dan kolaboratif. Penerapan WebGIS juga akan memperluas akses terhadap data dan visualisasi spasial yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis ekosistem.

Palembang, 15 November 2021 – Sebagai kelanjutan dari proses penyusunan dokumen perencanaan strategis untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Provinsi Sumatera Selatan, telah diselenggarakan Lokakarya Lanjutan: Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari lokakarya pendahuluan yang dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 2 Agustus 2021. Lokakarya lanjutan ini bertujuan untuk memperkuat kesepahaman dan koordinasi lintas sektor mengenai pentingnya RPPEG sebagai dokumen rujukan dalam pelestarian dan pemulihan ekosistem gambut, serta sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan di tingkat provinsi. Kegiatan yang digelar atas kolaborasi Forum DAS Sumatera Selatan, ICRAF Indonesia, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ini menitikberatkan pada dua hal utama, yaitu: Penyusunan Rencana Kerja Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan RPPEG Provinsi Sumatera Selatan, termasuk pembagian peran, strategi kerja, serta tahapan implementasi. Inventarisasi awal data dan informasi teknis yang diperlukan untuk proses penyusunan dokumen RPPEG, guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan Permen LHK No. 60 Tahun 2019 serta relevansi terhadap kondisi riil di lapangan. Memperkuat Sinergi dan Komitmen Antar Pihak Keterlibatan lintas pemangku kepentingan dalam lokakarya ini menjadi bagian dari upaya membangun kerja sama multipihak yang solid antara pemerintah provinsi, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan instansi teknis terkait. Melalui proses ini, disepakati pentingnya menyusun dokumen RPPEG secara inklusif dan berbasis pada data yang akurat serta partisipasi aktif dari seluruh sektor. RPPEG sendiri akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan perlindungan, pemanfaatan, dan restorasi lahan gambut di Sumatera Selatan – provinsi dengan ekosistem gambut yang luas dan menjadi salah satu wilayah kunci dalam upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Langkah Strategis Menuju Dokumen RPPEG yang Komprehensif Dengan dilaksanakannya lokakarya lanjutan ini, Provinsi Sumatera Selatan menegaskan keseriusannya dalam menyusun dokumen perencanaan perlindungan gambut yang tidak hanya memenuhi regulasi nasional, tetapi juga mampu merespons kebutuhan lokal dan tantangan ekosistem secara lebih adaptif dan strategis. Proses penyusunan RPPEG ini diharapkan akan terus berlanjut dengan dukungan penuh dari para pihak, sebagai bagian dari agenda besar pelestarian lingkungan dan penguatan ketahanan iklim di tingkat provinsi.

Palembang, 11 November 2021 – Sebagai bagian dari komitmen dalam mendorong pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dan berbasis ekosistem, Forum DAS Sumatera Selatan bersama ICRAF Indonesia dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyelenggarakan Workshop Pendahuluan Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten OKI. Workshop ini merupakan pertemuan awal yang sangat penting, yang mempertemukan para pemangku kepentingan lintas sektor di Kabupaten OKI untuk memulai proses penyusunan dokumen RPPEG secara intensif, sistematis, dan terarah. Workshop ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan utama, antara lain: Memfasilitasi diskusi awal dan kesepahaman antar pemangku kepentingan mengenai urgensi penyusunan RPPEG di tingkat kabupaten, sebagai dokumen perencanaan strategis untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Mempersiapkan struktur kelembagaan melalui pembentukan Tim atau Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan RPPEG Kabupaten OKI, yang akan memimpin dan mengawal seluruh tahapan penyusunan dokumen. Melakukan antisipasi awal terhadap tahapan lanjutan setelah tersusunnya RPPEG Provinsi Sumatera Selatan, agar proses di tingkat kabupaten dapat segera berjalan secara paralel dan saling menguatkan. Kolaborasi Multipihak untuk Pengelolaan Ekosistem Gambut Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kolaborasi Forum DAS Sumsel dan ICRAF Indonesia, yang selama ini aktif dalam memfasilitasi proses pengelolaan bentang lahan dan ekosistem gambut secara partisipatif. Dalam konteks Kabupaten OKI—yang memiliki areal gambut cukup luas dan strategis—dokumen RPPEG akan menjadi rujukan utama dalam mendesain program perlindungan, pemanfaatan berkelanjutan, serta restorasi gambut. Workshop ini juga membuka ruang dialog dan koordinasi awal antara perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga teknis untuk bersama-sama menyusun langkah ke depan dalam proses perencanaan lingkungan berbasis data dan konteks lokal. Menuju Implementasi yang Terarah dan Responsif Dengan diselenggarakannya workshop pendahuluan ini, Kabupaten OKI telah memulai langkah penting dalam menata ekosistem gambut secara lebih holistik. Penyusunan RPPEG diharapkan mampu menjadi pijakan bagi kebijakan dan program pembangunan daerah yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan, ketahanan iklim, serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Palembang, 24 September 2021 — Dalam rangka memperkuat tata kelola lingkungan hidup di tingkat kabupaten, Forum DAS Sumatera Selatan bersama ICRAF Indonesia dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, telah menyelenggarakan Workshop Pendahuluan Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten Banyuasin. Kegiatan ini menjadi pertemuan awal yang sangat strategis, mempertemukan para pemangku kepentingan utama di Kabupaten Banyuasin, khususnya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian ekosistem gambut. Workshop ini juga menjadi titik awal dimulainya proses penyusunan dokumen RPPEG secara intensif, sejalan dengan penyelesaian RPPEG di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Workshop ini bertujuan untuk : Memperkenalkan komitmen dan rencana penyusunan RPPEG Kabupaten Banyuasin sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi dan mengelola ekosistem gambut secara berkelanjutan. Menghimpun masukan dan saran dari pemangku kepentingan mengenai struktur Tim atau Kelompok Kerja (Pokja) yang akan bertanggung jawab dalam proses penyusunan dokumen. Memahami prosedur dan alur penyusunan RPPEG di tingkat kabupaten, sesuai dengan acuan regulasi nasional, guna memastikan proses yang dilakukan dapat diimplementasikan secara efektif dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional. Langkah Persiapan Menuju Implementasi Nyata Workshop pendahuluan ini juga dimaksudkan sebagai langkah persiapan dan antisipasi awal, agar saat dokumen RPPEG Provinsi Sumatera Selatan rampung, Kabupaten Banyuasin telah memiliki kerangka dan kesiapan teknis untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Selain itu, kegiatan ini menjadi momen penting untuk merancang struktur Tim Penyusun RPPEG Kabupaten, yang akan menjadi motor penggerak dalam proses konsultasi, koordinasi, hingga penyusunan dokumen teknis. Kolaborasi untuk Gambut yang Lebih Terlindungi Sebagai hasil kolaborasi antara Forum DAS Sumsel, ICRAF Indonesia, dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, kegiatan ini menegaskan pentingnya kerja lintas sektor dan lintas level pemerintahan dalam melestarikan ekosistem gambut — salah satu ekosistem kunci dalam pengendalian perubahan iklim dan bencana hidrologis di Sumatera Selatan. Melalui workshop ini, Kabupaten Banyuasin mengambil langkah awal yang penting menuju penyusunan dokumen perencanaan lingkungan yang terarah dan inklusif, dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dan setara.

Sebagai bagian dari upaya menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam mewujudkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan bentang lahan yang berkelanjutan, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Sumatera Selatan (Forum DAS Sumsel) secara aktif membangun komunikasi dan sinergi lintas sektor melalui serangkaian kegiatan audiensi dengan berbagai instansi di tingkat provinsi dan kabupaten. Dengan mengusung tema “Membangun Koordinasi Antar-Stakeholder dalam Rangka Mendukung Implementasi dan Capaian Target Kegiatan Pengelolaan DAS dan Bentang Lahan Berkelanjutan”, Forum DAS Sumsel telah melaksanakan sebanyak 13 kali audiensi dengan 13 instansi kunci di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi, menyelaraskan program kerja, serta menggali peluang sinergi dalam pengelolaan lingkungan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang. Rangkaian Audiensi Forum DAS Sumsel : Tingkat Provinsi Sumatera Selatan (5 Instansi) : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumsel – 29 Juli 2021 Dinas Pendidikan Prov. Sumsel – 12 Agustus 2021 Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Musi – 12 Agustus 2021 TP PKK Provinsi Sumsel – 6 September 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. Sumsel – 7 Oktober 2021 Kabupaten Banyuasin (4 Instansi): Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banyuasin – 6 September 2021 Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Banyuasin – 6 September 2021 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Banyuasin – 6 September 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuasin – 6 September 2021 Kabupaten Ogan Komering Ilir (4 Instansi): Dinas Pendidikan Kab. OKI – 21 September 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. OKI – 21 September 2021 Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kab. OKI – 21 September 2021 TP PKK Kab. OKI – 21 September 2021 Tujuan dan Dampak Kegiatan Audiensi Melalui audiensi ini, Forum DAS Sumsel mendorong terbentuknya jejaring kerja yang solid antar-stakeholder, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan konservasi DAS, serta pengelolaan bentang lahan secara terpadu. Kegiatan ini juga memperkuat komitmen bersama terhadap pelestarian lingkungan hidup melalui pendekatan berbasis masyarakat, pendidikan, gender, ketahanan pangan, dan kesejahteraan keluarga. Audiensi yang dilaksanakan tidak hanya menjadi ruang diskusi dan tukar informasi, tetapi juga menjadi wahana membangun kepercayaan dan kesepahaman lintas sektor. Forum DAS Sumsel berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus berlanjut dan diperluas, sehingga target-target keberlanjutan lingkungan di Sumatera Selatan dapat dicapai dengan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.