Lokakarya Kebijakan Ke-3 Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Karbon Biru di Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan

Dalam upaya memperkuat pengelolaan ekosistem pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, CIFOR (Center for International Forestry Research) bersama Forum DAS Sumatera Selatan dan Universitas Sriwijaya melaksanakan sebuah riset aksi (action research) yang berfokus pada pengembangan model bisnis berkelanjutan berbasis masyarakat untuk mendukung restorasi mangrove dan pengembangan ekonomi lokal di wilayah pesisir Sungsang, Kabupaten Banyuasin.

Memasuki tahun keempat implementasinya, riset aksi ini telah menunjukkan berbagai pembelajaran penting di tingkat tapak (lokal). Salah satunya adalah potensi besar bahwa pengelolaan mangrove oleh masyarakat, apabila didukung dengan kolaborasi antar-pihak — termasuk pemerintah, akademisi, lembaga penelitian, dan mitra pembangunan — dapat memberikan dampak ganda:

  1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir, dan

  2. Kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim melalui potensi karbon biru (blue carbon).

Kolaborasi ini juga melibatkan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan tujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam merumuskan rekomendasi kebijakan pengelolaan mangrove berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya menghasilkan pengetahuan teknis tentang pengelolaan ekosistem mangrove, tetapi juga berkontribusi langsung pada pengembangan model bisnis hijau yang berpihak pada masyarakat lokal.

Sebagai bagian dari proses riset aksi ini, telah diselenggarakan dua lokakarya di Kabupaten Banyuasin yang berfokus pada:

  • Identifikasi isu dan peluang dukungan kebijakan untuk pengelolaan mangrove berkelanjutan, serta

  • Penguatan koordinasi dan integrasi strategi pengelolaan mangrove dalam kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten.

Di tahun 2025 sehubungan dengan tindak lanjut pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kabupaten Banyuasin sebagai wadah kolaborasi berbagai pihak bersama Pemerintah melalui kegiatan Lokakarya ke-II pada bulan Februari 2024 lalu, Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan bersama CIFOR Indonesia akan menyelenggarakan lanjutan “Lokakarya Kebijakan Ke-III Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dan Karbon Biru di Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan lokakarya ini bertujuan untuk:

  1. Mendorong tersedianya wadah kolaborasi multipihak dalam pengelolaan mangrove berkelanjutan.

  2. Mengidentifikasi bentuk dan narasi kebijakan yang mendukung konservasi dan restorasi mangrove di Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan.

  3. Meningkatkan sinergi lintas sektor dalam mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dan agenda mitigasi-adaptasi perubahan iklim.

Kegiatan Lokakarya telah terlaksana dengan sangat baik dan produktif. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor — mulai dari unsur pemerintah, akademisi, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir — untuk bersama-sama memperkuat komitmen terhadap pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan, produktif, dan inklusif.

Lokakarya ini menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi menuju ekonomi biru (blue economy) di Provinsi Sumatera Selatan, di mana pengelolaan sumber daya pesisir tidak hanya difokuskan pada aspek konservasi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui model usaha yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta terlibat aktif dalam berbagai sesi diskusi dan pertukaran pengetahuan, yang menghasilkan beragam pandangan konstruktif mengenai arah dan strategi pengelolaan mangrove di tingkat daerah. Beberapa poin penting yang menjadi hasil pembahasan antara lain:

  1. Bentuk dan narasi kebijakan baru yang dapat mendorong konservasi dan restorasi mangrove di tingkat kabupaten dan provinsi.

  2. Model dan skenario kebijakan pengelolaan mangrove berkelanjutan, yang diharapkan mampu menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah sekaligus mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

  3. Peningkatan sinergi antar-pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan berpihak pada masyarakat pesisir sebagai pelaku utama pengelolaan mangrove.

Melalui kegiatan ini, seluruh pihak menyepakati pentingnya membangun pendekatan kolaboratif dan berbasis pengetahuan (knowledge-based collaboration) dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi contoh praktik baik bagi wilayah lain dalam mengintegrasikan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.

 

Scroll to Top